SAMARINDA – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, guru seharusnya tidak lagi dibebani dengan urusan administrasi yang begitu banyak, terutama dalam konteks tuntutan kurikulum.
“Saat ini, jika dilihat, guru memiliki banyak beban administratif terkait dengan program merdeka belajar. Meskipun disebut merdeka belajar, kenyataannya tidak sepenuhnya merdeka karena masih ada beban administratif,” ujar Samsun di Samarinda.
Menurutnya, beban administratif terkait kurikulum dapat menurunkan efektivitas pengajaran, karena waktu yang seharusnya diperuntukkan untuk mengajar menjadi banyak terpakai untuk urusan administratif.
Samsun menyarankan agar persyaratan administratif dapat ditangani oleh bagian administratif yang khusus, sehingga terjadi pembagian tugas yang dapat memungkinkan guru lebih fokus pada tugas pokoknya, yaitu mengajar di kelas.
“Guru sekarang banyak mengurus hal-hal administratif daripada fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar,” katanya.
Ia mengamati bahwa banyak guru merasa waktu mereka tersita oleh pekerjaan administratif, bahkan seringkali tugas-tugas sekolah tersebut harus dikerjakan di rumah. Oleh karena itu, menurutnya, walaupun ada kewajiban administratif, sebaiknya dapat didistribusikan kepada bagian lain yang khusus menangani.
Dalam konteks peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Samsun menekankan perlunya membangun semangat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Ia menyarankan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, dan pola pendidikan di Kaltim harus segera diubah untuk menciptakan SDM yang lebih unggul.
Secara khusus, untuk Kaltim, program pendidikan lokal harus dipercepat, terutama menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), agar SDM daerah dapat bersaing dengan wilayah lain di Indonesia dan bahkan secara internasional.
“Saingan kita sekarang bukan hanya di tingkat nasional, tetapi skala internasional,” tambah Samsun.
