SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyerahkan hasil reses dan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim pada Rapat Paripurna Ke-37 yang berlangsung pada Senin (2/10/2023). Hasil reses ini diperoleh dari aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim yang dilaksanakan selama delapan hari dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2023 di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Hasil reses mencakup berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, penerangan lampu jalan, dan air bersih. Selain itu, banjir juga menjadi keluhan masyarakat, bersama dengan isu-isu terkait sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang masih memerlukan perhatian khusus.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, yang memimpin rapat, menyampaikan harapannya agar semua aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi dan segera ditindaklanjuti. Ini diharapkan dapat membantu masyarakat menemukan solusi atas permasalahan yang telah mereka sampaikan selama ini.
“Dengan adanya laporan hasil reses ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di tahun 2023-2024 mendatang,” ujarnya.
“Hal ini dimaksudkan agar program kerja khususnya dibidang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efisien, dan tepat guna,” tambah Seno.
Lebih lanjut, Seno Aji meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
Revisi ini dianggap penting karena Pergub tersebut memberikan batasan yang sempit terkait pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yang berdampak langsung pada masyarakat.
