KNWES.id, SAMARINDA – Dinamika seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Kali ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyuarakan keberatan terhadap mekanisme pemilihan yang dinilai tidak berjalan terbuka.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, mengungkapkan adanya persoalan serius dalam tahapan seleksi, khususnya terkait koordinasi antarfraksi serta keterbukaan nilai Computer Assisted Test (CAT), psikotes, dan wawancara peserta.
Ia menegaskan, polemik yang berkembang bukan semata-mata akibat kesalahpahaman komunikasi antara fraksi dengan Komisi I DPRD. Menurutnya, substansi masalah justru terletak pada minimnya transparansi selama proses seleksi berlangsung.
Damayanti menilai, proses yang seharusnya menjunjung profesionalisme dan merit sistem justru memperlihatkan indikasi tertutup. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan tidak dilibatkannya Fraksi PKB, padahal posisi Ketua Komisi I berasal dari fraksi tersebut.
“Dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan ketua Komisi I. Itu kan dari Fraksi PKB. Saya sebatas itu saja. Dilangkahi hal itu berarti ada yang disembunyikan, tidak ada transparansi,” ujarnya belum lama ini.
Berdasarkan pemantauan Fraksi PKB, Damayanti juga tidak menampik adanya dugaan kejanggalan dalam penyusunan dan akumulasi nilai seleksi. Namun, keterbatasan akses informasi membuat dugaan tersebut sulit dikonfirmasi secara objektif.
“Kalau bisa kita lihat, memang ada indikasi seperti itu. Karena dari KPID sebelumnya saja, satu pun komisioner lama tidak ada yang terakomodir. Informasinya kan seperti itu,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam praktik yang lazim, peserta yang telah memiliki pengalaman seharusnya tetap memiliki peluang, setidaknya masuk dalam daftar sepuluh besar. Hal itu dinilainya penting untuk menjaga kesinambungan dan kualitas kelembagaan.
“Biasanya orang yang sudah terbiasa itu lebih menguasai. Minimal masuk 10 besar lah. Tapi saya tidak bagian dari tim itu, jadi saya belum tahu sejauh apa,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan respons pimpinan DPRD Kaltim terhadap surat resmi yang telah mereka layangkan untuk meminta penjelasan lengkap terkait nilai seleksi. Hingga saat ini, belum ada jawaban tegas yang diterima.
“Belum sih. Masih tahap komunikasi saja. Karena kalau kita lihat, dari tujuh fraksi, yang merasa dirugikan ini cuma Fraksi PKB. Ini jadi tantangan tersendiri buat kami,” ujarnya.
Damayanti menegaskan, persoalan ini bukan tentang siapa yang lolos atau tidak dalam seleksi KPID, melainkan menyangkut prinsip kolektif-kolegial dalam kerja lembaga legislatif. Menurutnya, fraksi sebagai unsur DPRD tidak seharusnya dikesampingkan.
“Kalau hal kecil saja kami ditinggal, bagaimana dengan hal besar? Jangan diremehkan mentang-mentang ketua fraksinya perempuan. Ini bukan diskriminasi, tapi kondisi real,” tegasnya.
Ia memastikan Fraksi PKB telah mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan fraksi, ketua komisi, serta pimpinan DPRD Kaltim. Fraksi PKB kini menunggu sikap resmi, mengingat hasil seleksi KPID nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
“Kami ingin tahu bagaimana sikap pimpinan. Karena ini baru pengumuman dari lingkup DPRD. Kami minta nilai seleksi dibuka agar semua jelas,” pungkasnya.
(Adv)
