KNWES.id, SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian DPRD. Di tengah dominasi dana transfer dari pemerintah pusat, DPRD Kaltim menilai penguatan pengelolaan potensi lokal harus dilakukan secara lebih serius dan terstruktur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut ketergantungan daerah terhadap sektor sumber daya alam masih terlalu besar. Padahal, menurutnya, masih banyak sektor lain yang bisa dikembangkan sebagai penopang PAD.
“Kalau di Kutai Kartanegara itu kan ketergantungan kita terhadap sumber daya alam. Kita lupa ada potensi lain yang bisa menambah PAD,” ujar Muhammad Husni Fahruddin.
Ia menyoroti sejumlah objek pajak yang dinilai belum tergarap maksimal, seperti pajak kendaraan alat berat, pajak bahan bakar minyak (BBM), serta instrumen pendapatan lainnya.
Husni menegaskan, aktivitas perusahaan besar yang menggunakan alat berat dan BBM seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi melakukan pendataan menyeluruh, dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, optimalisasi PAD tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah provinsi.
“Jangan hanya Provinsi yang menginventarisasi pajak kendaraan alat berat atau pajak BBM. Teman-teman kabupaten/kota juga harus membantu agar pendapatan asli daerah bisa optimal,” katanya.
Selain sektor perpajakan, Komisi II DPRD Kaltim juga tengah membahas rancangan peraturan daerah terkait penataan dan pengelolaan alur Sungai Mahakam. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah penguasaan alur sungai oleh pihak tertentu untuk kepentingan bisnis semata.
“Kalau kita tata sedemikian rupa, kabupaten/kota yang dilintasi Sungai Mahakam, seperti Mahakam Hulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, hingga Samarinda, akan mendapat manfaat dari pengelolaan alur sungai,” jelas Husni.
Ia menambahkan, selama ini potensi dari pengelolaan tambatan kapal, tongkang, dan fasilitas pendukung lainnya belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD karena lemahnya pengawasan.
Di sisi lain, Husni juga mengkritisi kinerja investasi daerah yang dinilai tidak memberikan hasil sepadan. Ia menyebut banyak penyertaan modal yang justru merugikan daerah.
“Banyak proses yang mandul. Dikasih suntikan uang besar tapi dividennya lebih kecil dari bunga bank. Kalau tidak bisa menghasilkan uang lebih dari bunga bank, lebih baik kita tarik agar tidak ada perusakan lagi,” ujar Husni.
Menurutnya, berbagai langkah strategis tersebut diyakini mampu mendorong peningkatan PAD secara signifikan. Salah satu rencana konkret adalah pengambilalihan aset daerah berupa hotel di Balikpapan yang selama ini terkendala persoalan hukum sehingga tidak memberi kontribusi bagi daerah.
“Kami akan pasang plang dan ambil alih. Kalau tidak bisa, kita tarik. Banyak provinsi lain melakukan hal yang sama,” katanya.
Husni menegaskan, seluruh strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan sektor sumber daya alam yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kita akan tinggalkan pendapatan dari sumber daya alam yang dikelola pusat, lalu ambil langsung dari potensi lokal. Banyak kok PAD di luar energi tidak terbarukan yang bisa dieksplorasi,” pungkasnya.
(Adv)
