KNWES.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Peringatan ini muncul seiring meningkatnya curah hujan yang dinilai dapat memicu banjir beruntun di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.
Menurut Hasanuddin, pola banjir yang dikhawatirkan bukan hal baru. Aliran air dari wilayah hulu berpotensi meluas ke daerah hilir jika intensitas hujan terus tinggi dalam waktu bersamaan.
“Yang kita khawatirkan sekarang adalah ancaman banjir berantai. Polanya bisa mirip dengan yang pernah terjadi, di mana air dari hulu di Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) meluap, kemudian bergerak ke Tenggarong, dan akhirnya mencapai kawasan ini,” jelas Hasanuddin dimintai keterangan, Minggu (30/11/2025).
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut telah memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan anggaran tidak terduga atau anggaran kontinjensi untuk merespons keadaan darurat, baik bencana banjir di musim hujan maupun kebakaran hutan dan lahan saat kemarau.
Meski demikian, Hasanuddin tidak menampik adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi potensi bencana berskala besar. Oleh sebab itu, ia mendorong keterlibatan dunia usaha untuk ikut ambil bagian dalam upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan perbatasan maupun sepanjang daerah aliran sungai diharapkan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), khususnya dalam mendukung sarana dan prasarana darurat.
“Pengalaman saat banjir di kawasan hulu beberapa waktu lalu sangat (memberi pelajaran). Beberapa wilayah terisolasi selama berminggu-minggu karena akses darat dan sungai terputus. Kita tidak memiliki helikopter sendiri,” ujarnya.
Menanggapi keterbatasan tersebut, Hasanuddin mengusulkan solusi jangka menengah berupa kerja sama dengan pihak swasta atau penyewaan helikopter dalam jangka waktu tertentu, seperti tiga hingga enam bulan, sebagai bagian dari strategi kesiapsiagaan bencana.
“Helikopter ini sangat krusial untuk misi evakuasi dan pengiriman logistik jika terjadi insiden. Jika tidak ada bencana, alat tersebut dapat dialihfungsikan untuk memantau program pembangunan di daerah terpencil,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem penanggulangan bencana, termasuk dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota, dapat segera direalisasikan melalui sinergi antara Gubernur dan DPRD Kaltim. Berbagai masukan strategis dari legislatif, menurutnya, telah disampaikan guna memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana ke depan. (Adv)
