KNWES.id, SAMARINDA — Gelombang penolakan terhadap rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat semakin menguat di Kalimantan Timur.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Kaltim resmi menyatakan sikap bersama untuk mempertahankan hak anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya urusan kelompok tertentu, melainkan perjuangan untuk menjaga hak Kaltim yang selama ini menjadi penyokong energi nasional, khususnya dari sektor migas dan batubara.
“Bahwa fraksi Kaltim ini adalah gabungan dari banyak ormas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang bersatu untuk menolak pemangkasan dana bagi hasil. Menolak pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” ujarnya usai pertemuan dengan perwakilan Fraksi Kaltim beberapa waktu lalu malam.
Ananda menjelaskan bahwa pemangkasan DBH akan berdampak luas pada APBD dan sektor pelayanan publik. Menurutnya, bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat juga akan terpukul.
“Karena kalau dipotong itu memang yang terdampak kan banyak. Bukan dari sisi pembangunannya juga. Dari ekonominya juga terdampak,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Meski APBN 2026 sudah ditetapkan, ia menilai masih ada ruang untuk negosiasi. DPRD Kaltim akan melakukan konsolidasi internal bersama pemerintah provinsi sebelum bergerak ke tingkat nasional.
“Yang pastinya kita akan koordinasi dulu ke Pak Gubernur untuk konsolidasi. Untuk Kalimantan Timur ini apa yang bisa kita lakukan? Karena kita enggak bisa berjalan sendirian,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim sepakat membuka jalur komunikasi politik dengan DPR RI, Kemendagri, hingga kementerian terkait pengelolaan fiskal.
Hadirnya sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota menunjukkan bahwa sikap penolakan ini bukan hanya milik provinsi, tetapi juga suara daerah-daerah di bawahnya.
“Karena yang terkena dampaknya bukan cuma provinsi, tapi kabupaten/kota juga,” lanjutnya.
Terkait perkembangan lobi politik dan langkah lanjutan ke pemerintah pusat, Ananda menyebut belum ada arahan baru. Namun ia memastikan seluruh unsur pemerintahan akan turut bergerak dalam satu kesepahaman.
“Yang hari ini sudah datang tentunya. Baik, ini kan dikasih waktu satu minggu dari fraksi untuk konsolidasi dengan Pak Gubernur. Yang pastinya semuanya harus bekerja sama. Semuanya harus berjalan, semuanya harus bergerak,” tutupnya.
(Adv)
