KNWES.id, SAMARINDA – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 dipastikan mengalami pergeseran dari jadwal semula. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ananda menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan teknis maupun substansi pada dokumen anggaran. Menurutnya, situasi ini terjadi semata-mata karena padatnya kegiatan yang harus diselesaikan DPRD dalam waktu bersamaan.
“Tidak ada kendala sebetulnya. Hanya jadwalnya saja yang sedang penuh,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD sudah menuntaskan pembahasan mengenai pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Dalam proses itu, pihaknya menilai struktur pendapatan daerah masih berada pada posisi yang cukup kuat.
Ananda menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim saat ini mampu mencapai angka sekitar Rp 10 triliun. Kondisi tersebut membuat daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai meskipun terjadi penyesuaian di sektor TKD.
Dengan estimasi total APBD Kaltim tahun 2026 yang diperkirakan berada di kisaran Rp 15 hingga Rp 16 triliun, ia menambahkan bahwa eksekutif dan legislatif kini sedang menelaah ulang prioritas program agar tetap sesuai kebutuhan daerah.
“Kami sedang membahas penyesuaian program mana yang bisa ditunda sementara atau yang volumenya perlu dikurangi. Prinsipnya, program tetap berjalan, tetapi dengan skala yang disesuaikan,” jelas Ananda.
Ia menutup keterangannya dengan menyampaikan bahwa proses finalisasi APBD 2026 nantinya akan difokuskan pada strategi penyesuaian anggaran, sehingga seluruh program prioritas tetap dapat dilaksanakan secara efektif meski menghadapi dinamika fiskal yang ada. (Adv)
