KNEWS.id, SAMARINDA – Proses perumusan APBD Kaltim mengalami kebuntuan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) gagal mencapai titik temu dalam pembahasan terbaru.
Ketidakselarasan ini dipicu keputusan Pemerintah Pusat yang menetapkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,3 triliun dari total rancangan APBD sebesar Rp21,3 triliun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa situasi ini bukan sekadar perbedaan pandangan teknis, tetapi sebuah tekanan besar yang belum siap dihadapi pemerintah daerah.
“Sementara ini itu deadlock tidak ketemu. Deadlock antara TAPD dengan Banggar,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa DPRD sebenarnya telah mengusung semangat optimisme sejak awal pembahasan KUA-PPAS.
Keyakinan itu muncul setelah pimpinan baru di pemerintah pusat menyampaikan jaminan bahwa TKD tidak akan dipotong.
“Waktu Pak Purbaya baru-baru dilantik kan sempat ada statement: siapa bilang dana transfer dipotong? Hak daerah itu bahkan mau kita tambah,” kata Darlis.
Atas dasar pernyataan tersebut, DPRD melanjutkan pembahasan dengan asumsi anggaran Rp21,3 triliun. Namun kenyataannya berubah ketika masuk ke tahap pembahasan batang tubuh APBD. Pemotongan Rp6,3 triliun dinyatakan final dan tidak bisa ditawar.
“Begitu sampai batang tubuh APBD, ternyata final 6,3 triliun akan dipotong. Ya itu jadi mimpi buruk,” tegasnya.
Darlis menjelaskan bahwa konsekuensi dari kebijakan ini cukup besar. Sejumlah program prioritas harus direvisi, dikurangi, atau bahkan dihentikan, mulai dari pemeliharaan aset daerah, pelayanan publik, hingga pendanaan program pendidikan GratisPol.
“Kalau itu terjadi, semua akan merasakan dampaknya. Banyak program tidak bisa jalan, pemeliharaan tidak bisa maksimal,” katanya.
Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi sektor yang paling terpengaruh, termasuk GratisPol yang awalnya direncanakan diperluas pada 2026.
“Tadinya tahun 2026 kita mau cover semua. Tapi bisa jadi ini malah dikurangi lagi volumenya,” ujarnya.
Saat ini GratisPol hanya mencakup jenjang S1 dengan anggaran Rp250 miliar. Dengan kondisi fiskal yang tidak menentu, keberlanjutan program tersebut masih menjadi tanda tanya.
“Kalau uang daerah tidak ada, ya tidak bisa dipaksakan,” ucapnya.
Baik Banggar maupun TAPD kini masih menyusun ulang prioritas anggaran dan skema penyesuaian. Agenda pembahasan lanjutan juga belum ditetapkan. “Belum ada jadwal lagi. Nanti ada jadwal lagi, ketemu lagi,” tutup Darlis.
(Adv)
