SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, memberikan tanggapannya terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kaltim dengan tujuan mengurangi emisi karbon hingga mencapai target zero emisi pada tahun 2050.
Sapto Setyo Pramono, yang pernah menjabat sebagai Ketua Pansus EBT, menyoroti pentingnya konsistensi dalam upaya pengembangan EBT di Kaltim.
Salah satu adalah bagaimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat memastikan bahwa program EBT sudah mencakup berbagai aspek yang diperlukan dan sejauh mana kesiapan Kaltim dalam menerapkan EBT.
“Pemprov harus konsisten untuk produk EBT itu meliputi apa saja, lalu kesiapan Kaltim sudah sejauh mana dan standar seperti apa yang harus dimulai. Kemudian, dari tahapan ini mencapai kalau nggak salah hampir 2045, tahapan harus dijalani pertahun apa saja. Bukan hanya pengadaan panel surya, ini, kan bicara cuma panel surya step by step. Oke. Itu membantu saudara kita terpencil. Tapi, longtermnya, kan enggak bisa,” jelas Sapto.
Salah satu contohnya, ia menjabarkan, pengembangan biogas dari limbah sawit untuk menghasilkan tenaga listrik. Meskipun beberapa pabrik kelapa sawit telah mencoba menghasilkan biogas, upaya ini perlu ditingkatkan dan diperluas.
Sapto menyebut, Pemprov Kaltim perlu mengidentifikasi sumber-sumber EBT, mengembangkan tim yang bertanggung jawab, dan menentukan jangka waktu pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga menyinggung pentingnya kesinambungan dalam pengembangan EBT di Kaltim. Ia menyatakan bahwa perubahan pemimpin, seperti gubernur, tidak boleh mengganggu konsistensi dalam upaya EBT.
Pengembangan EBT di Kaltim harus menjadi fokus yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi energi tetapi juga dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kan harus konsisten siapa yang ngurusi. Jangan kita latah. Nah ini saya harapkan untuk pemimpin selanjutnya mudahan RPJMD mengacu itu. Jadi kita harus buat patron, maksudnya sampai selesai hulu ke hilir siapapun yang memimpin Kaltim wajib dan harus meneruskan,” tandasnya.
Sapto juga mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki garis besar haluan negara (GBHN) yang mendukung pengembangan EBT. GBHN akan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan EBT di tingkat nasional. Ia menganggap bahwa konsistensi dan kerja keras dalam jangka panjang akan membantu Indonesia mencapai target zero emisi karbon pada tahun 2050.
