SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan upaya yang tengah dilakukan untuk mencegah tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan evaluasi rutin terhadap daya serap waktu yang tersedia.
Seno Aji menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai potensi besar untuk mengurangi risiko terjadinya Silpa.
Sebab itu, ia mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, untuk meningkatkan efisiensi proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar.
“Perbaikan dalam hal ini sangat diperlukan. Proses lelang harus berjalan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” ungkapnya.
Meskipun mengakui potensi terjadinya Silpa yang masih tinggi pada APBD 2023, Seno Aji mencatat bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim memiliki capaian daya serap yang rendah.
Untuk mengatasi tantangan ini, ia mengusulkan dimulainya langkah-langkah pengadaan lebih awal, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, guna memastikan perencanaan yang lebih terstruktur.
“Rencana proyek untuk tahun 2024 sebaiknya dirancang sebelum dimulai, sebagai langkah untuk mengurangi angka Silpa. Kami yakin langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Sejumlah alokasi anggaran sekitar Rp675 miliar telah kami tetapkan untuk mengatasi Silpa, dan kami optimis situasinya akan lebih optimal tahun depan,” tutupnya.
