SAMARINDA – Peninjauan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Wakil Ketua DPRD, Muhammad Samsun, terhadap pengerjaan turap ruas jalan akses jalan tol Palaran mengungkap berbagai kendala yang menghambat proyek ini.
Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti bahwa realisasi fisik dan keuangan proyek hingga 15 Agustus lalu masih jauh di bawah target yang ditetapkan.
Realisasi 48 persen dari aspek fisik dan 30 persen dari segi keuangan jauh di bawah target semula, yaitu 53 persen.
Kendala-kendala yang muncul menjadi faktor kunci dalam keterlambatan proyek tersebut.
Proses perolehan ijin penutupan jalan menjadi salah satu rintangan utama dalam pengerjaan proyek ini. Dengan kepadatan arus lalu lintas, koordinasi intens dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian diperlukan untuk memastikan penutupan jalan tidak merugikan mobilitas masyarakat secara signifikan.
Masalah pemindahan tiang listrik, yang tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), menjadi kendala utama. Proses negosiasi harga dengan PLN memakan waktu lama, sementara pemindahan tiang harus dilakukan tanpa mengganggu pasokan listrik ke wilayah sekitar.
Kebocoran pipa PDAM menjadi kendala lain. Tanah yang lembek akibat kebocoran pipa dapat membahayakan stabilitas jalan dan infrastruktur di sekitarnya. Diperlukan pemeliharaan dan perbaikan sistem pipa PDAM yang lebih baik.
Keterlambatan proyek dapat berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Jalan tol Palaran merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah ini dengan pusat-pusat ekonomi. Keterlambatan proyek ini bisa mengganggu distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
“Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan meliputi percepatan proses ijin, perencanaan yang lebih baik dalam pemindahan tiang listrik, pemeliharaan dan perbaikan pipa PDAM secara rutin, serta manajemen proyek yang lebih efektif,” jelas Veridiana.
Kendala-kendala ini, meskipun menantang, adalah bagian dari kompleksitas dalam pengerjaan infrastruktur. Upaya bersama dari pihak terkait diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan memastikan kelancaran proyek untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
