SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Bagus Susetyo, menekankan pentingnya percepatan pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake sebagai proyek strategis nasional.
Ia memandang proyek ini sebagai kunci untuk mendukung kedaulatan pangan di wilayahnya, khususnya di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.
Menurut Bagus Susetyo, pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake akan memberikan dampak positif terutama dalam pengembangan lahan pertanian.
Saat ini, wilayah Kecamatan Babulu dan sekitarnya hanya mengandalkan sistem tadah hujan, dan dengan adanya bendung gerak tersebut, luas lahan sawah dapat diperluas hingga 4.000 hektare, meningkatkan produksi gabah secara signifikan.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini adalah kebutuhan mendesak bagi petani di Kecamatan Babulu. Dengan adanya bendung gerak ini, kami yakin produksi pangan akan meningkat,” ungkap Bagus Susetyo dalam konferensi pers pada Jumat (10/11/2023).
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyoroti manfaat lain dari pembangunan bendung gerak Sungai Talake, termasuk penanggulangan banjir, pengendalian sedimentasi, peningkatan kualitas air sungai, dan potensi pembangkit listrik tenaga air.
Bagus Susetyo mengusulkan agar proyek ini bisa dijalankan oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan alokasi anggaran sekitar Rp2 triliun.
Selain itu, ia melihat peluang untuk menggunakan bendung gerak ini sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 1,5 megawatt, yang dapat membantu menjaga ketersediaan listrik di daerah tersebut.
Namun, Bagus menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang mengalihkan anggaran dari pembangunan fisik Bendung Gerak Sungai Talake untuk proyek pengambilan air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.
Proyek tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Ibu Kota Negara Indonesia baru yang bernama Nusantara.
“Kami kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang tampak mengabaikan kepentingan masyarakat Kaltim, terutama petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya. Kami tidak ingin Bendung Gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Kami akan terus memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan Bendung Gerak Sungai Talake,” tegasnya.
