SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, namun keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi kendala utama yang memperlambat progres pembangunan.
Nidya Listiyono menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, terutama pada infrastruktur yang langsung berdampak kepada masyarakat. Beberapa contoh termasuk perbaikan jalan berstatus pemerintah pusat, kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan berbagai hal lainnya yang menjadi kewenangan pusat.
Dengan luasnya wilayah Kaltim, pembangunan dilakukan secara bertahap karena anggaran terbatas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk kawasan pedesaan dan perbatasan, menjadi sangat krusial.
Nidya Listiyono berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkolaborasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai program pembangunan. Ini diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
“Melalui komunikasi yang intensif, potensi terjadinya ketidakselarasan program dapat dihindari. Hal ini mencakup penyelarasan kebutuhan Kaltim dengan program yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.” pungkasnya
