SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Namun, keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi faktor utama yang memperlambat proses pembangunan.
“Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya, banyak jalan berstatus pemerintah pusat yang memerlukan perbaikan di sejumlah daerah, kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan berbagai aspek lainnya yang merupakan kewenangan pusat,” bebernya.
Dengan wilayah yang sangat luas, pembangunan di Kaltim dilakukan secara bertahap karena anggaran terbatas.
Sebab itu, dukungan pemerintah pusat, terutama pada kawasan pedesaan dan perbatasan, menjadi sangat penting.
Nidya Listiyono berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat bersinergi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai program pembangunan.
Menurut Nidya Listiyono, dukungan pemerintah pusat akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari ketidakselarasan program, sehingga program yang dianggarkan dapat sesuai dengan kebutuhan Kaltim.
