SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah menuju visi zero emisi karbon pada tahun 2050.
Inisiatif ini sejalan dengan program pusat yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan EBT, termasuk energi surya, angin, air, dan biogas.
Namun, ia mengkritik ketidakkonsistenan Pemprov Kaltim dalam menciptakan produk EBT yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya di tempat terpencil. EBT harus mencakup seluruh aspek, dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” ujar Sapto, yang juga politisi Partai Golkar.
Sapto memberikan contoh bahwa biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim.
Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri, serta mengurangi dampak negatif limbah sawit terhadap lingkungan.
“Jika Kaltim dapat mengolah biogas dari limbah sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas, yang dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka,” tambahnya.
Sapto berharap Pemprov segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi, serta bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus memiliki roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus mengetahui sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus ada target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Sapto menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim, menginginkan agar setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.
“Kita harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” tutup Sapto.
