SAMARINDA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2024 telah disahkan dengan nilai mencapai Rp 20,6 triliun, mengalami peningkatan signifikan dari APBD tahun 2023 sebesar Rp 17 triliun.
Sarkowi, seorang politikus Golkar, beberapa waktu lalu, menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghitung potensi pendapatan lebih lanjut dari desain APBD yang telah ada.
“Kami meminta Pemprov Kaltim menghitung potensi pendapatannya, apakah ada kemungkinan perbaikan lebih lanjut dari desain yang sudah ada,” ujar Sarkowi.
Menurutnya, perhitungan tersebut penting agar tercipta ketertiban penggunaan APBD Kaltim dan program-program yang akan diusulkan, serta menghindari dampak negatif pada aspek belanja jika tidak diperhitungkan dengan jelas.
“Kami tidak ingin hal ini berdampak pada aspek belanja jika tidak diperhitungkan dengan jelas,” tambahnya.
Sarkowi juga mengapresiasi peningkatan nilai APBD, tetapi mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Kaltim. Terutama, perhatian harus diberikan pada capaian pembangunan, seperti angka kemiskinan, perkembangan sumber daya manusia, dan angka harapan hidup.
“Banyak hal yang perlu diperhatikan seperti angka kemiskinan, perkembangan sumber daya manusia, angka harapan hidup, dan masih banyak lagi,” tandasnya.
