SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengatasi permasalahan lahan di sekolah-sekolah di Kaltim. Dalam upaya menyelesaikan kendala utama dalam pembangunan sekolah baru, sekitar 40-50 persen sekolah di Kaltim terkendala masalah lahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam pembentukan satgas ini. “Selain melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, satgas ini juga harus melibatkan BPKAD dan badan pertanahan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga sangat diperlukan,” ujar Salehuddin.
Masalah lahan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan sekolah di Kaltim. Meskipun terdapat banyak usulan untuk mendirikan unit sekolah baru, masalah lahan selalu menjadi kendala utama.
Salehuddin menjelaskan bahwa koordinasi dengan BPKAD Kaltim telah dilakukan beberapa kali. Namun, OPD tersebut mengalami keterbatasan tenaga dan urusan aset yang kompleks. Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan satgas untuk mempercepat penyelesaian masalah aset dan lahan ini.
“Pemerintah provinsi harus dapat memaksimalkan bantuan dalam pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar. Tentu saja, sekolah yang ingin menerima bantuan harus memiliki lahan yang jelas,” tandas Salehuddin.
