SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Rusman Ya’qub, mewakili Ketua Komisi IV dalam menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W tahun 1445 Hijriah. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Samarinda, Kamis (26/10/2023).
Acara tersebut bertujuan merayakan Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan Hari Santri Nasional. Perayaan tersebut diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dengan salah satu agenda utama yaitu penyerahan paket sembako kepada 500 anak yatim dan kaum dhuafa.
Momen tersebut dimulai dengan sambutan dari Ketua PWNU, Fauzi Bahtar, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Pj Gubernur, yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Sufian Agus. Acara juga mencakup penyerahan simbolis paket sembako kepada kaum yatim piatu dan dhuafa, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ceramah agama yang disampaikan oleh Ketua MUI Kalimantan Timur, H. Muhammad Rasyid.
“Seperti yang dikatakan Ketua MUI, Nahdlatul Ulama semua umat Islam bersatu-padu mempertahakan negara jadi kembalinya yang namanya MIA penjajahan dari eropa dari sini tentu akan menjadi momentum kita bahwa sekarang dari sisi ancaman dari negara luar hampir boleh dikatakan relatif tidak ada masalah tetap bagi kita warga Indonesia keharusan kewajiban untuk membela negara maka itu bicara organinasi selalu tampil terdepan untuk bagaimana mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan untuk selalu membela negara maka itu adalah wajib bagi seluruh warga negara untuk mempertahakan negaranya”, papar Rusman.
Pj Gubernur, yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, menyatakan bahwa ini adalah momen istimewa untuk merenungkan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W, yang mengajarkan cinta, kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Dia juga menekankan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang kaya di Kalimantan Timur, dan bagaimana semua elemen masyarakat menjadi bagian dari komunitas yang kuat.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa warga Nahdlatul Ulama telah dewasa dalam menyikapi pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun. Mereka diharapkan mampu menghadapi berbagai aliran politik tanpa terprovokasi.