BALIKPAPAN – Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kaltim, Komisi I DPRD Kaltim bersama Sekretariat DPRD menggelar rapat kerja. Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Kaltim dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kaltim.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi I, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kaltim.
Baharuddin Demmu membahas beberapa hal, termasuk mekanisme dan alur surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kaltim.
“Termasuk sudah sejauh mana realisasi serapan anggaran di Sekretariat DPRD Kaltim 2023, kendala dan tantangan yang dihadapi sekretariat dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya,” ujar Bahar sapaan akrab dari Baharuddin Demu.
Meskipun Sekretariat DPRD Kaltim telah bekerja dengan baik selama ini, Bahar, mengungkap bahwa ada beberapa kritikan dari masyarakat yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti. Sebagai contoh, beberapa surat hearing dari masyarakat mungkin tidak terfasilitasi dengan baik.
“Kedepannya, semua surat-surat yang masuk di DPRD, terutama dari surat warga, nanti ada loket sendiri, dan hari itu juga akan direspon. Artinya, saat ada surat yang masuk, langsung dijalankan, dan segera difasilitasi. Jadi alurnya juga dipersingkat, karena urusan rakyat ini kadang harus direspons dengan cepat. Prinsipnya rakyat butuh cepat,” tegasnya.
Dalam menjawab masalah ini, Sekretariat DPRD Kaltim menawarkan solusi dengan mendirikan loket yang akan merespons surat-surat masuk dengan cepat. Ini akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mempersingkat alur kerja.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menjelaskan bahwa realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kaltim pada tanggal 13 Oktober 2023 telah mencapai 72,6 persen dari pagu sebesar 270 miliar, dengan sisa sekitar 74 miliar atau 27,5 persen.
Dia berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD, sesuai dengan tupoksi dan aturan yang berlaku.
