SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus), Mimi Meriami, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pondok pesantren di provinsi. Selama ini, pondok pesantren berada di bawah Kementrian Agama (Kemenag) dan tidak mendapatkan dukungan anggaran dari Pemprov.
“Selama ini pesantren dibawah Kemenag langsung vertikal ke pusat. Jadi kita harapkan ada peran dari Pemprov agar pondok-pondok pesantren, khususnya yang ada di Kaltim itu bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” jelas Mimi.
Mimi mencatat banyak aspirasi dari pengelola dan pendidik pesantren terkait penghasilan yang belum memiliki ketetapan yang jelas. Dengan adanya Ranperda tentang Fasilitasi Pondok Pesantren yang akan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Pansus berharap agar pengelola, pendidik, dan santri pesantren dapat mendapatkan perhatian dan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda).
“Karena selama ini memang belum ada. Hanya tergantung pada yang berurusan di Biro Kesra dan Disdik. Kami ingin ada beasiswa untuk santri seperti halnya Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT),” ujarnya
Selain itu, Pansus mendukung peran sektor swasta dalam mendukung pondok pesantren. Mimi menyoroti beberapa pesantren yang masih menjalankan pendidikan dengan pendekatan ‘tradisional’ dan belum memiliki kurikulum pendidikan formal. Pansus berkomitmen untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan formal di pesantren agar santri yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi tidak mengalami kesulitan.
“Ini yang menjadi salah satu PR untuk kita. Tugas kita adalah mensosialisasikan kepada pondok pesantren bahwa, di pesantren juga harus ada pendidikan formal pada umumnya. Sehingga, yang ingin melanjutkan pendidikan baik itu SMP, SMA maupun kuliah, mereka (santri) tidak akan mengalami kesulitan,” tutup Mimi.
Pansus berkomitmen untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan formal di pesantren agar santri yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi tidak mengalami kesulitan.
