SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati, menyorot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang memiliki fokus kuat pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Saat ini, diketahui sebanyak 20 persen dari APBD Perubahan 2023 dialokasikan untuk bidang pendidikan, sementara 10 persen untuk sektor kesehatan. Keputusan ini telah diresmikan melalui pengesahan APBD Perubahan 2023.
Puji menyatakan harapannya agar alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam APBD Perubahan dapat dijalankan sesuai perencanaan dengan segera, sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang maksimal sesuai peruntukannya.
Dalam konteks ini, Ia juga menekankan perlunya fungsi pengawasan yang aktif oleh DPRD, di luar Komisi IV. Ia mengingatkan bahwa semua anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk memantau pelaksanaan anggaran perubahan.
“Harapan kita, ya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Maka, apa yang tertuang di dalam rencana kerja, itulah yang diorientasikan,” jelasnya.
Ia menginginkan agar anggaran pendidikan dianalisis lebih rinci. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada realisasi anggaran di masa mendatang.
“Ini yang perlu dikoreksi ke depannya, bahwa infrastruktur baik itu pelatihan atau peningkatan SDM, juga sarana prasarana termasuk laboratorium itu jauh lebih besar porsinya dibandingkan belanja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Puji juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur akses ke sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil.
Ia menyoroti pentingnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah, termasuk gedung, ruang belajar, laboratorium, perabot, dan fasilitas ekstrakurikuler.
“Oleh karena itu, ke depannya kita akan evaluasi, untuk apa dana besar tetapi ujungnya silpa. Lebih baik kita pusatkan ke infrastruktur jalan atau jembatan menuju sekolah, juga sarana prasarana sekolah yang lain,” tutupnya.
