SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan penyiaran terkait kinerja penanggung jawab Beasiswa Kaltim Tuntas.
Menurutnya, kinerja Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tidak mampu mengatasi semua keluhan yang dihadapi masyarakat. Ia berpendapat bahwa penanggung jawab program beasiswa tersebut harus lebih kompeten dalam bidangnya dan mampu mengakomodir pertanyaan serta kendala yang mungkin muncul di lapangan.
“Persyaratan mengenai beasiswa kadang terhambat. Kita belum paham. Yang jelas komunikasi tidak intens dengan DPRD,” ungkap Tyo sapaan akrab dari Nidya Listiyono.
Tyo menyoroti masalah komunikasi yang kurang efektif antara DPRD dan penanggung jawab BKT seringkali terjadi. Sebab itu DPRD harus menghubungi penanggung jawab program ini berkali-kali agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga terkesan seperti “mengemis informasi.”
Ia mengungkapkan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada proses penyaluran beasiswa, tetapi juga sering terjadi dalam sistem pendaftaran awal. Ia mengusulkan pembentukan “Command Center” atau pusat pengaduan masyarakat khusus untuk masalah beasiswa, dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang muncul seputar program Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Makanya mengenai ini kita harus intens saling berkomunikasi, apa kendalanya? Selama inikan tidak ada mereka sampaikan,” bebernya
Permintaan tegas ini menjadi sorotan utama dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program beasiswa yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Timur. Masyarakat dan pihak yang berwenang akan bekerja sama untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan efisiensi dalam program ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Kaltim.
