SAMARINDA – Usulan untuk memenuhi sisa kewajiban penyertaan modal dari Bankaltimtara, yang direncanakan akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Proposal ini, bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Hal tersebut telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan anggota DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menjelaskan bahwa proposal ini merinci rencana bisnis yang dianggap memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Meskipun Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan persetujuan untuk menyertakan modal dalam Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp5,1 triliun. Namun, hingga saat ini jumlah modal yang telah diterima oleh Bankaltimtara dari Pemprov Kaltim baru mencapai Rp1,69 triliun.
“Dalam situasi saat ini, terdapat kekurangan dana sekitar Rp3,4 triliun dari total wajib yaitu Rp5,1 triliun,” ungkap Tyo sapaan akrab dari Nidya Listiyono.
Bankaltimtara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan bisnisnya dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan studi kelayakan bisnis serta dampak dari pengajuan tambahan dana modal sebesar Rp3,4 triliun.
Setelah menerima proposal ini, Komisi II DPRD Kaltim berencana untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengevaluasi dan merumuskan keputusan terkait permintaan ini.
Meskipun demikian, Tyo menegaskan bahwa dari presentasi proposal yang diterima, mereka umumnya bersikap positif terhadap ide penambahan modal bagi Bank Pembangunan Daerah.
“Nanti, DPRD Kaltim akan melakukan analisis menyeluruh sebelum membuat keputusan tentang permintaan penambahan dana modal ini,” pungkasnya.
Dengan adanya proposal ini, kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan regional dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.
