SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dengan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan ini muncul mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang telah berakhir. Salehuddin percaya bahwa setiap program harus secara rutin dievaluasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kekurangan yang ada.
Terkait program BKT, Salehuddin mencatat bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk periode 2019-2023. Meskipun alokasi anggaran tersebut substansial, masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa bantuan ini dapat mencakup calon penerima yang paling membutuhkan.
“Apalagi kemarin itu kan sempat terhalang oleh penanganan Covid-19, di mana anggaran banyak ke arah sana (penanganan Covid-19),” ungkap Salehuddin.
Meskipun program BKT telah mencapai beberapa pencapaian positif, Salehuddin menekankan urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan sistem seleksi penerima program ini. Tujuannya untuk menciptakan proses yang lebih transparan dan adil, terutama untuk masyarakat yang berada dalam kondisi finansial yang terbatas.
“Supaya lebih transparan dan mengedepankan aspek keadilan, terkhusus bagi masyarakat kita yang tidak mampu,” tegasnya.
Ia juga memberikan saran dengan mengusulkan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif, yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil.
Selain itu, ia berharap agar Badan Pengelola BKT dapat mengimplementasikan pendekatan proaktif untuk mendekati masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit.
Evaluasi dan perbaikan program BKT merupakan langkah positif menuju penyediaan pendidikan yang lebih merata dan adil bagi masyarakat Kaltim yang memerlukannya.
