SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menandatangani nota kesepakatan yang signifikan mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, serta Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna (Rapur) di Gedung B Kantor DPRD pada pukul 19.00 WITA.Jumat (11/8/2023).
Rapur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri oleh para wakil pimpinan DPRD Kaltim, Sekretaris Daerah Kaltim, Forkopimda Kaltim, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Provinsi Kaltim.
“Setelah melalui pembahasan panjang antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka pengesahan dan penandatangan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan DPRD Kaltim dapat dilaksanakan pada rapat paripurna malam ini,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat memimpin Rapat Paripurna Ke-24 DPRD Kaltim.
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, yang juga turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, menyatakan bahwa anggaran tahun 2023 merupakan yang terbesar dalam sejarah pembangunan di Kaltim. Beliau juga mengungkapkan bahwa anggaran yang semula sebesar 17,21 triliun rupiah telah ditingkatkan menjadi 25,32 triliun rupiah setelah disepakati.
Lebih lanjut, Hadi Mulyadi menyampaikan bahwa rancangan anggaran untuk tahun 2024 mencapai 26,67 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Kemungkinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) cukup besar, tetapi ini merupakan sebuah prestasi karena anggaran yang dicita-citakan telah mencapai target,” ucap Wagub Kaltim Hadi Mulyadi.
Wakil Gubernur juga berharap agar DPRD, termasuk PJ Gubernur yang akan datang, dapat menggunakan anggaran tersebut dengan efisien demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, langkah awal telah diambil untuk melaksanakan program pembangunan yang signifikan di Kaltim dalam beberapa tahun mendatang.
