KNWES.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur sekaligus anggota Badan Anggaran, Salehuddin, kembali menyoroti persoalan infrastruktur yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah provinsi.
Pernyataan tersebut disampaikannya seusai rapat Badan Anggaran pada Minggu (30/11/2025). Ia menilai, pelaksanaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi di lapangan.
Menurut Salehuddin, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kaltim terus meningkat, sementara kapasitas fiskal daerah belum mampu mengimbanginya.
Daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu kerap disebut sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan jalan yang tinggi, meski status kewenangannya berada di tangan Pemprov Kaltim. Ia menegaskan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran mendatang.
Salehuddin juga menilai terdapat sejumlah program infrastruktur penting yang tidak dikerjakan secara maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu indikasinya adalah masih ditemukannya ruas jalan provinsi yang belum tertangani dengan baik akibat rendahnya realisasi anggaran 2025.
“Banyak kerusakan di lapangan, tapi sebagian itu ada di kewenangan kabupaten dan pusat. Yang jadi masalah, yang berada di kewenangan kita sendiri pun nggak maksimal,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim bersama DPRD telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi. Dari hasil monitoring tersebut, pemerintah diminta untuk menyusun ulang skala prioritas pembangunan agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Mana yang prioritas itu yang kita utamakan. Dan itu harus menyesuaikan dengan anggaran, bukan sekadar rencana di atas kertas,” katanya.
Selain soal infrastruktur, Salehuddin turut menyinggung kinerja OPD yang dinilai belum merata. Ia mengakui ada OPD yang bekerja optimal, namun tidak sedikit pula yang lemah dalam menuntaskan program.
Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut. DPRD mendorong pemerintah provinsi untuk menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi secara konsisten.
Ia menegaskan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah, terlebih anggaran 2025 akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD.
“OPD yang performanya kurang bagus harus dievaluasi. Kita minta ada reward and punishment,” ucapnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menekankan perlunya penyaringan program agar benar-benar sejalan dengan visi dan misi gubernur. Kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi OPD diminta untuk dikurangi, sehingga anggaran dapat difokuskan pada sektor-sektor utama, khususnya infrastruktur dasar.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa kritik DPRD bertujuan untuk memastikan anggaran publik digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hal-hal yang sifatnya tidak menunjang tugas dan fungsi OPD kita minta dievaluasi. Kita ingin prioritasnya lebih mendasar, lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,” tutupnya.
(Adv)
