KNWES.id, SAMARINDA – Persoalan ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Kondisi ini dinilai perlu ditangani secara serius agar kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, dapat lebih merata.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan pentingnya langkah pendataan menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak pakai. Menurutnya, tanpa data yang akurat, upaya perbaikan berpotensi tidak tepat sasaran dan berjalan lambat.
Sorotan tersebut menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum outlook ekonomi nasional menyampaikan kritik keras terkait ketimpangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Presiden menyinggung masih adanya siswa yang harus menempuh jalur berbahaya, bahkan menyeberangi sungai tanpa jembatan memadai, demi bisa bersekolah.
Yenni menilai gambaran yang disampaikan Presiden bukan hanya terjadi di wilayah lain, tetapi juga masih ditemui di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Kondisi akses pendidikan yang terbatas, menurutnya, masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah.
“Pemaparan Presiden menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah. Jembatan, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk siswa masih harus dibenahi,” ujar Yenni, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, banyak ruang kelas dan bangunan sekolah di Kaltim yang kondisinya sudah jauh dari standar kelayakan. Namun, keterbatasan data dan inventarisasi yang tidak detail membuat perbaikan sering tertunda dan tidak menjadi prioritas utama.
“Bukan hanya jembatan. Ruang kelas dan bangunan sekolah yang sudah tidak layak juga harus dicatat dan segera diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Yenni menyoroti arahan Presiden terkait peluang pelibatan TNI dan Polri dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, skema tersebut bisa menjadi solusi percepatan jika disinergikan dengan kementerian terkait serta dukungan mahasiswa dan lulusan teknik sipil.
Ia menambahkan, keluhan soal infrastruktur pendidikan hampir selalu muncul dalam setiap agenda reses anggota DPRD. Masyarakat tidak hanya mengeluhkan bangunan sekolah rusak, tetapi juga akses jalan yang membahayakan keselamatan siswa, terlebih di tengah kekhawatiran akan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Semua aspirasi masyarakat sangat penting dan harus menjadi pertimbangan pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
