KNWES.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa program Gratispol (Gratis Pendidikan Politik) dan Jospol (Jaminan Sosial Politik) akan tetap dilanjutkan sebagai agenda prioritas daerah, meski adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi kekhawatiran terkait dampak pemangkasan dana terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut memang membawa konsekuensi, namun pemerintah daerah bersama DPRD telah menyiapkan langkah antisipasi.
“Yang pasti terganggu, namun kita siasati dengan tetap menjadikannya prioritas,” ujar Salehuddin, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan program Gratispol dan Jospol telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh sebab itu, penyesuaian anggaran akan difokuskan pada efisiensi di sektor lain.
Salehuddin menyebut, kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mendesak akan menjadi sasaran penundaan agar ruang fiskal tetap tersedia untuk program prioritas.
“Kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan, atau pelatihan yang sifatnya tidak mendesak akan kita tunda dulu. Namun, Gratispol dan Jospol tetap menjadi program utama,” tegas Salehuddin.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengurangan anggaran cukup terasa. Kendati begitu, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga agar seluruh tahapan pembangunan sesuai RPJMD tidak keluar dari jalur yang telah direncanakan.
“Walaupun ada pengurangan, kita berupaya agar tetap on the track sesuai tahapan RPJMD, terutama menyongsong tahun kedua pelaksanaannya,” imbuhnya.
Di sisi lain, terkait proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Salehuddin mengaku tidak mengikuti secara detail perkembangan terakhir. Ia menegaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan panitia seleksi.
“Setahu kami prosesnya berjalan. Hasil fit and proper test sudah disampaikan pansel ke pimpinan. Tugas pansel memang sampai di situ,” pungkasnya. (Adv)
