KNWES.id, SAMARINDA – Masalah kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Trauma Center Samarinda kembali menjadi perhatian lembaga legislatif. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menanggapi serius berbagai keluhan masyarakat yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun pemberitaan.
Sejumlah warga menyampaikan pengalaman kurang menyenangkan saat mengakses layanan kesehatan. Aduan tersebut didominasi soal sikap petugas yang dianggap kurang ramah, waktu tunggu pelayanan yang lama, hingga antrean pasien yang tidak memiliki kejelasan penanganan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan di daerah. Di sinilah masyarakat pertama kali mencari pertolongan, sehingga setiap keluhan harus segera ditangani secara profesional,” ucap Andi, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, meskipun Puskesmas Trauma Center harus melayani jumlah pasien yang cukup besar, termasuk kasus kegawatdaruratan, hal tersebut tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan. Ia menekankan pentingnya sikap ramah, ketepatan prosedur, serta kejelasan alur layanan bagi pasien.
“Kami menghargai dedikasi tenaga kesehatan. Namun tingginya tekanan pekerjaan tidak seharusnya menjadi alasan penurunan standar pelayanan. Keramahan merupakan bagian dari etika pelayanan publik yang wajib dijaga,” tegas Andi.
Lebih lanjut, Andi menyebut posisi Samarinda sebagai ibu kota provinsi membuat ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik semakin tinggi.
Oleh sebab itu, ia mendorong pengelola Puskesmas untuk melakukan penyesuaian, mulai dari penguatan sistem pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), hingga peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan.
Meski secara struktural Puskesmas berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan, DPRD Kaltim menilai tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat dinikmati seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
“Kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, setiap keluhan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Andi menegaskan Komisi IV DPRD Kaltim siap menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan guna mendorong evaluasi menyeluruh. Ia berharap perbaikan dapat segera dirasakan masyarakat demi terciptanya layanan kesehatan yang lebih baik ke depan.
(Adv)
