KNWES.id, SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai kinerja penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar sisa waktu anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia mengungkapkan bahwa hingga memasuki akhir tahun, realisasi belanja dan pendapatan daerah masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Serapan anggaran OPD hingga saat ini di tahun 2025 belum mencapai 70%. Sementara realisasi pendapatannya juga masih berada di angka 60-an persen,” ujar Ananda, menanggapi pertanyaan mengenai efisiensi belanja daerah, Minggu (30/11/2025).
Meski demikian, Ananda memandang situasi tersebut sebagai bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah ke depan, baik dalam merancang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam menyusun strategi belanja. Ia menyadari bahwa faktor waktu pencairan dana transfer pusat dan realisasi PAD perlu penyesuaian, namun tetap harus diimbangi dengan upaya optimalisasi.
Selain soal penyerapan anggaran, Ananda turut menyinggung potensi PAD yang belum tergarap maksimal, khususnya dari pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, kontribusi sektor ini masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki Kaltim.
“PAD kita sebenarnya cukup tinggi dibanding provinsi lain, tapi kalau dilihat dari sisi pendapatan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), itu masih belum optimal,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti Sungai Mahakam sebagai aset strategis daerah. Dengan aktivitas lalu lintas komoditas bernilai triliunan rupiah, sungai tersebut seharusnya mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kas daerah, meskipun kewenangan utamanya berada di pemerintah pusat.
Menanggapi pengelolaan Sungai Mahakam yang sebagian masih berada di tangan swasta, Ananda menyampaikan bahwa DPRD telah menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas optimalisasi peran sungai tersebut.
“Kami sudah rapat dengan KSOP, PT.Pelindo, PT.MBS, Dinas Perhubungan, dan Komisi II. Kami meminta semua pihak dapat memaksimalkan potensi alur Sungai Mahakam untuk meningkatkan PAD kita,” jelasnya.
Ananda optimistis, jika pengelolaan Sungai Mahakam dilakukan secara optimal dan terkoordinasi, potensi pendapatan yang dihasilkan akan sangat besar dan mampu menopang berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Harusnya dengan potensi sebesar itu, kita bisa membiayai sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, dan memenuhi semua kebutuhan infrastruktur tanpa kekurangan. Kaltim memiliki aset luar biasa yang harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
