KNWES.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa keuangan daerah tengah menghadapi tekanan serius akibat penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Kondisi ini dinilai akan memengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66%,” ujar Hasanuddin, Sabtu (29/11/2025).
Dengan situasi tersebut, DPRD Kaltim berencana meminta penjelasan rinci dari Pemerintah Provinsi terkait program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpotensi terdampak penyesuaian anggaran. Menurut Hasanuddin, pemerintah daerah memiliki gambaran paling utuh karena seluruhnya telah tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Yang lebih memahami program-program SKPD kan pemerintah. Karena itu kan ada KUA PPAS-nya,” katanya.
Meski demikian, Hasanuddin menilai bahwa sejumlah sektor strategis kemungkinan besar tidak dapat disentuh pengurangannya. Program prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dinilai harus tetap dipertahankan.
“Tentu penekanan pada biaya-biaya prioritas atau unggulan itu kayaknya enggak bisa diturunkan. Mungkin yang lain-lainnya akan iya. Biasanya yang utama itu ya yang pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur dasar itu biasanya enggak bisa diturunkan,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan gambaran kasar kondisi fiskal Kaltim saat ini. Dari total APBD sekitar Rp 15,1 triliun, sebagian besar telah terserap untuk belanja wajib, baik belanja langsung maupun tidak langsung, sehingga ruang fiskal yang benar-benar fleksibel menjadi sangat terbatas.
Hasanuddin memperkirakan dana belanja yang relatif bisa digerakkan hanya berkisar Rp 6 hingga Rp 7 triliun. Namun setelah dialokasikan untuk pembagian ke 10 kabupaten dan kota yang nilainya sekitar Rp 5 triliun, sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efektif tinggal Rp 3 hingga Rp 4 triliun.
“Nah, saya kira memang agak tertekan fiskal kita,” ucapnya.
Dengan keterbatasan tersebut, Hasanuddin memprediksi sejumlah program non-prioritas kemungkinan besar harus ditunda. Realisasinya baru bisa dipertimbangkan kembali melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2026.
Terkait pertanyaan mengenai Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi pemerintah kabupaten dan kota, Hasanuddin menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Gubernur Kaltim.
“Iya pasti ada, cuma angkanya yang mungkin akan sangat kecil. Kabupaten kota kan pada nunggu, iya ada pasti kecil. Kita lihatlah nanti ya,” pungkasnya.
Dalam kondisi fiskal yang menipis ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara cermat dan memfokuskan belanja pada program-program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adv)
