Komisi III DPRD Kaltim Soroti Minimnya Serapan Anggaran dan Progres Infrastruktur yang Lambat

Komisi III DPRD Kaltim Soroti Minimnya Serapan Anggaran dan Progres Infrastruktur yang Lambat

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi

KNEWS.id, SAMARINDA  – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menilai sejumlah agenda pembangunan pemerintah daerah telah menunjukkan progres positif. Meski demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang dinilai belum maksimal dalam hal penyerapan anggaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, dalam keterangannya baru-baru ini.

“Kami akan turun ke lapangan di akhir tahun ini untuk meninjau titik-titik yang menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih mengumpulkan data lengkap dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” ujar Akhmed, Sabtu (29/11/2025).

Reza mencatat bahwa salah satu proyek yang dianggap berjalan lambat adalah pembangunan Jalan Kubar–Mahulu. Ia menilai progres fisik di lapangan masih jauh dari harapan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung terhadap peningkatan akses jalan di kawasan perbatasan Muara Badak dan Bontang.

Ia turut mengingatkan kembali insiden penggunaan air asin dalam sebuah proyek konstruksi yang sempat ramai dibahas publik. Meski persoalan itu sudah ditangani, Komisi III tetap menjadikannya sebagai perhatian khusus.

“Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Tujuannya untuk memastikan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana APBD Provinsi Kaltim benar-benar terjamin,” tegasnya.

Kerusakan Jalan dan Tertib Angkutan Berat Jadi Sorotan

Menanggapi maraknya kerusakan jalan yang diduga disebabkan oleh aktivitas kendaraan milik perusahaan, terutama dari luar pulau, Akhmed menekankan pentingnya pembenahan fasilitas pendukung agar pengawasan dapat berjalan efektif.

“Kami menyoroti masalah sarana prasarana, seperti alat timbangan, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengaturannya. Ke depan, kami berharap Dinas Perhubungan Provinsi dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan memiliki grand design (rencana induk) untuk menertibkan angkutan berat di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Menurutnya, penyediaan sarana yang memadai akan menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian truk bermuatan berlebih yang memicu kecelakaan, seperti yang pernah terjadi di Rapak Dalang, Balikpapan, serta di Jalan Poros Bontang.

“Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua untuk bisa menertibkan angkutan berat ini,” pungkas Akhmed Reza Fachlevi. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *