KNWES.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah.
Salah satu sektor yang kini dilirik serius adalah pengelolaan alur Sungai Mahakam, yang dinilai memiliki nilai ekonomi besar, terutama di tengah berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam berlangsung sangat padat. Ia menyebut terdapat sekitar 10 jembatan yang setiap hari dilewati ratusan kapal dengan berbagai kebutuhan layanan.
“Setiap kapal yang melintas memerlukan pengolongan, asistensi, dan pemanduan. Itu potensi besar jika dimaksimalkan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025).
Menurut Hasanuddin, selama ini pengelolaan sebagian besar jembatan masih dilakukan oleh pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Dari seluruh jembatan yang ada, baru Jembatan Mahakam yang pengelolaannya berada di bawah Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bakti Satya.
Ia pun mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengambil peran lebih luas melalui sistem pengelolaan terintegrasi atau kontrak satu pintu.
“Artinya, 9 jembatan lain yang saat ini dikelola swasta maupun ormas, kita upayakan agar pengelolaannya bisa melalui Perusda,” jelas Hasanuddin.
Sepuluh jembatan yang dimaksud antara lain Jembatan Mahakam, Mahkota II, Mahulu, Jembatan Kutai Kartanegara di Martadipura, Sanga-sanga, serta beberapa jembatan lainnya di sepanjang alur Sungai Mahakam.
Keterlibatan Perusda diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kaltim.
Tak hanya dari pengelolaan jembatan, Hasanuddin juga menyoroti peluang besar dari aktivitas Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Aktivitas tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
“STS di Berau sepanjang 8 mil, setiap bulan sekitar 150 kapal berlalu-lalang. Jika satu kapal membawa 75 ton dan tarifnya Rp1 juta, potensi PAD-nya hampir Rp7 triliun,” katanya.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, Hasanuddin menegaskan perlunya sinergi lintas sektor. Ia menyebut kolaborasi antara KSOP, Dinas Perhubungan Kaltim, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci agar pengelolaan bisa berjalan efektif dan sesuai aturan.
“Kita juga minta dukungan KSOP Samarinda agar Perusda dapat bekerja optimal,” pungkasnya.
(Adv)
