KNEWS.id, SAMARINDA – Kurangnya keterbukaan informasi terkait perbaikan Fender Jembatan Mahakam kembali menuai sorotan dari DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyampaikan kekecewaannya terhadap pola koordinasi yang dinilai lemah, sehingga masyarakat hingga wakil rakyat merasa tidak mendapatkan kepastian selama berbulan-bulan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Giaz usai rapat dengar pendapat bersama BBPJN Kaltim yang digelar pada Rabu (26/11/2025).
Ia menilai, buruknya komunikasi antarinstansi membuat publik terus bertanya-tanya mengenai kelanjutan perbaikan fender yang rusak.
“Ya saya mengungkapkan kekecewaan kepada pihak terkait semua BBPJN dan yang lain. Maksud saya gini, koordinasi harusnya. Karena selama ini jangankan masyarakat, DPRD pun bertanya-tanya,” kata Giaz.
Ia menilai, langkah nyata perbaikan baru terlihat setelah insiden tersebut ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian luas masyarakat. Menurutnya, tekanan publik dan pemberitaan media memiliki peran besar dalam mendorong pihak terkait untuk bergerak cepat.
“Kalau tidak viral, saya yakin mungkin tidak ada pergantian. Dan saya berterima kasih di sini bersama teman-teman media, pers, dan juga wartawan semua yang sudah membantu sampai detik ini,” ujarnya.
Giaz menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan BBPJN, sebagian pekerjaan telah diselesaikan, termasuk perbaikan pada bagian yang terdampak insiden kedua.
Namun, minimnya informasi yang disampaikan ke publik menimbulkan kesan seolah-olah proses perbaikan berjalan lambat atau bahkan terhenti.
Ia menilai kondisi tersebut tidak ideal, karena masyarakat hanya mendapatkan informasi besar saat insiden terjadi, tetapi tidak diberi penjelasan saat tahapan perbaikan berlangsung.
“Publik justru harus tahu. Jangan sampai kayak kemarin pada saat penabrakannya aja kita gembar-gemborkan kan, pada saat pergantiannya mana? Itu yang ditanyakan publik,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Giaz juga mengakui bahwa DPRD Kaltim turut terlambat mengawal perkembangan perbaikan akibat padatnya agenda. Ia pun menyampaikan permohonan maaf dan mendorong adanya pola komunikasi yang lebih terbuka ke depan, termasuk rencana peninjauan langsung ke lokasi bersama BBPJN.
“Tadi baru, teman-teman pun bingung. Tapi memang selama ini memang kita tahu berjalan. Berjalan tapi tidak tahu berjalannya sudah sampai mana,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Giaz meminta BBPJN memperbaiki sistem koordinasi, khususnya terkait penyampaian informasi publik dan penjadwalan inspeksi bersama DPRD.
Ia berharap, langkah ini dapat menutup ruang spekulasi di masyarakat terkait progres perbaikan yang selama ini dinilai tidak jelas.
Selain soal progres, Giaz juga menyoroti ketidakjelasan status aset Fender Jembatan Mahakam. Menurutnya, persoalan kewenangan ini harus segera dipastikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Itu memang agak masih kita pertanyakan. kita akan langsung ke pusat. Kita pertanyakan bersama Komisi 2 untuk mempertanyakan bagaimana ini, aset mana ini, kewenangan siapa ini?” tutupnya.
(Adv)
