KNWES.id, SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, kembali menyoroti rendahnya penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Memasuki akhir November, rata-rata realisasi anggaran OPD baru berada di kisaran 66–67 persen, dan mayoritas belum mencapai angka 70 persen.
Situasi ini menimbulkan perhatian serius lantaran waktu efektif untuk memaksimalkan penyerapan anggaran tinggal sekitar satu bulan. Menurut Ananda, lambatnya penyerapan ini tak hanya menjadi soal teknis, tetapi mencerminkan lemahnya perencanaan sejak awal.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas memantau realisasi anggaran, melainkan juga menilai kembali kualitas perencanaan OPD dalam menyusun program.
“Kami akan melakukan pengawasan. Pengawasan terkait perencanaannya juga akan lebih kami ketatkan lagi. Tinggal satu bulan lagi, tanggal 20 Desember itu kan sudah harus selesai semuanya. Apakah waktu yang tersisa ini cukup?” ujar Ananda, Rabu (26/11/2025).
Selain itu, Ananda menyoroti target ambisius yang dicanangkan Gubernur Kaltim untuk mendorong capaian penyerapan hingga 93 persen pada akhir tahun. Target ini dinilai cukup berat mengingat progres OPD yang masih rendah hingga jelang Desember.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa seluruh OPD tetap harus diberi kesempatan untuk memaksimalkan kerja mereka di waktu tersisa. Ia berharap semangat untuk mencapai target tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga dibuktikan dengan akselerasi kinerja.
“Ya, kita harus menggenjotnya. Kita harus memberi kesempatan kepada OPD untuk menjalankannya. Saya berharap SKPD-SKPD bisa mencapai target itu. Selama ini kan bisa, masa sekarang tidak bisa? Kenapa bisa begitu?” pungkas Ananda.
Dengan sisa waktu yang semakin pendek, DPRD menilai penting adanya percepatan dan evaluasi menyeluruh agar anggaran daerah dapat diserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kaltim. (Adv)
