SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengingatkan pentingnya pemanfaatan maksimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023, terutama dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah daerah.
Salehuddin menjelaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Beberapa sarana dan prasarana sekolah perlu diperbarui atau ditingkatkan, dan beberapa sekolah masih sangat kurang dalam hal ini.
“Sementara untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka juga perlu memperhatikan sarana bahkan sumber daya pengajarnya,” ucap Saleh.
Dalam konteks Sarana dan Prasarana (Sarpras), Salehuddin menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim seharusnya memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya, terutama yang berada di daerah terpencil. Ia mengukapkan bahwa masih ada sekolah yang sangat minim dalam hal sarana, seperti kelas yang belum memadai, atap bocor, dan kekurangan lainnya.
“Bayangkan, masih ada sekolah kita yang masih sangat minim sarana, bahkan ada yang belajar masih lesehan, atap bocor dan kekurangan-kekurangan lainnya, ini sangat kita sayangkan, maka dari itu kami berharap supaya Pemprov Kaltim dapat memperhatikan hal ini,” jelasnya.
Ia juga mengomentari besaran APBD Kaltim 2023, yang mengalami peningkatan menjadi Rp25,32 triliun setelah APBD Perubahan. Ia mengingatkan bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan seharusnya mencapai 20 persen dari total APBD.
Dari alokasi yang ada, ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat merespons permasalahan Sarpras sekolah yang masih minim.
